Rapat Paripurna membahas tentang Pengesahan Peraturan Daerah ( Perda ) Ketenagalistrikan di gelar di ruang rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, senin (11/9) siang tadi.
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Drs. Sam Budi Gusdian , MH yang diwakili oleh Wakapolres Tanjungpinang Kompol Andi Rahmansyah, SIK juga hadir dalam Rapat Paripurna ini.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan juga dihadiri Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, anggota DPRD, serta sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Kepri.
Dalam laporan akhirnya, juru bicara Pansus Ketenagalistrikan DPRD Kepri, Sirajudin Nur menyampaikan, hingga saat ini masih banyak kawasan di Kepri yang belum teraliri listrik.
Dengan disahkannya Perda Ketenagalistrikan ini diharapkan pemerintah nantinya dapat menyediakan listrik secara merata dan dengan harga yang wajar.
Sirajudin juga menyampaikan jika Pansus telah beberapa kali melakukan pembahasan terkait materi di dalam Ranperda terdiri dari 20 Bab dan 29 Pasal yang berisi tentang aturan peningkatan pelayanan dan pemerataan kebutuhan listrik di wilayah Provinsi Kepri.“95 persen wilayah Kepri ditargetkan sudah teraliri pada 2020 mendatang,” ujarnya.
Upaya pemenuhan target ini, Pemerintah dan DPRD telah melakukan perjanjian kerjasama bersama PLN Wilayah Riau dan Riau Kepulauan serta PLN Bright Batam pada 23 Agustus 2017 lalu. Sirajudin menyebut, nota kesempahaman ini berisi komitmen sinergitas pemerataan listik 100 persen di perdesaan yang ada di Kepri pada tahun 2019.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengakui jika masih ada 44 persen wilayah Kepri yang belum teraliri listrik.
“Pelayanan listrik khususnya di wilayah terpencil masih banyak yang belum teraliri listrik,” ujar Nurdin.
Dia berharap, dengan disahkannya Perda Ketenagalistrikan ini akan menjadi solusi dalam penyediaan listrik yang merata di Kepulauan Riau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar